Mata kuliah ini mempelajari mengenai teori-teori dasar tentang masalah-masalah tertentu dalam Hukum Pidana serta pembaharuannya, seperti tentang keadilan restorative serta Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Teknologi dan Informasi.

Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana mahasiswa mampu:

CPMK1

Menganalisis ruang lingkup pokok bahasan Kapita Selekta Hukum Pidana. (S9,KU1,KK1,P1)

CPMK2

Menganalisis dan menafsirkan aspek normative tentang Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Hukum Pidana.(S2,KU2,KK3,P1)

CPMK3

Menganalisis aspek teoritis tentang Perkembangan Asas dalam Pertanggungjawaban Pidana dan aspek teoritis tentang Restorative Justice dan Pemidanaan.(S2,KU3,KK2,P3)

CPMK4

Menganalisis aspek teoritis tentang Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, aspek teoritis tentang Kontraversi Pidana Mati dan aspek teoritis tentang Penggunaan Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi.(S7,KU6,KK2,P2)

CPMK5

Memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang perkembangan dan isu actual tindak pidana.(S3,KU8,KK3,P1)

CPMK6

Menafsirkan aspek normative tentang Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Narkotika.(S7,KU3,KK2,P2)

CPMK7

Menafsirkan dan menganalisis aspek normatif tentang kejahatan finansial.(S4,KU2,KK1,P1)

CPMK8

Menafsirkan aspek normative tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.(S9,KU3,KK2,P1)

1. Barda Nawawi. BeberapaAspekKebijakanPenegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
2. KapitaSelekta Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung,2003.
3. ChairulHuda , Dari “TiadaPidanaTanpaKesalahan” MenujuKepada “ Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana, Jakarta, 2006
4. DanrivantoBudhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi :Regulasi dan Konvergensi, Bandung, RefikaAditama, 2010
5. Eva AchjaniZulfa. KeadilanRestoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana). Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
6. Jufrina Rizal &Suhariyono A.R. (Editor), Demi Keadilan :Antologi Hukum Pidana dan SistemPeradilanPidana : Enam Daswarsa HarkristutiHarkrisnowo, Jakarta, Kemang Studio Aksara, 2016
7. Marwan Effendy, KapitaSelekta Hukum Pidana :Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi. Jakarta, Referensi, 2012
8. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal (penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
9. Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008
10. Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung, Nusamedia, 2010 11. T.J. Gunawan, Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai KegianEkonomi, Yogyakarta, Genta, 2015

Mata kuliah ini mempelajari mengenai teori-teori dasar tentang masalah-masalah tertentu dalam Hukum Pidana serta pembaharuannya, seperti tentang keadilan restorative serta Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Teknologi dan Informasi.

Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana mahasiswa mampu:

CPMK1

Menganalisis ruang lingkup pokok bahasan Kapita Selekta Hukum Pidana. (S9,KU1,KK1,P1)

CPMK2

Menganalisis dan menafsirkan aspek normative tentang Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Hukum Pidana.(S2,KU2,KK3,P1)

CPMK3

Menganalisis aspek teoritis tentang Perkembangan Asas dalam Pertanggungjawaban Pidana dan aspek teoritis tentang Restorative Justice dan Pemidanaan.(S2,KU3,KK2,P3)

CPMK4

Menganalisis aspek teoritis tentang Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, aspek teoritis tentang Kontraversi Pidana Mati dan aspek teoritis tentang Penggunaan Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi.(S7,KU6,KK2,P2)

CPMK5

Memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang perkembangan dan isu actual tindak pidana.(S3,KU8,KK3,P1)

CPMK6

Menafsirkan aspek normative tentang Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Narkotika.(S7,KU3,KK2,P2)

CPMK7

Menafsirkan dan menganalisis aspek normatif tentang kejahatan finansial.(S4,KU2,KK1,P1)

CPMK8

Menafsirkan aspek normative tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.(S9,KU3,KK2,P1)

1. Barda Nawawi. BeberapaAspekKebijakanPenegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
2. KapitaSelekta Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung,2003.
3. ChairulHuda , Dari “TiadaPidanaTanpaKesalahan” MenujuKepada “ Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana, Jakarta, 2006
4. DanrivantoBudhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi :Regulasi dan Konvergensi, Bandung, RefikaAditama, 2010
5. Eva AchjaniZulfa. KeadilanRestoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana). Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
6. Jufrina Rizal &Suhariyono A.R. (Editor), Demi Keadilan :Antologi Hukum Pidana dan SistemPeradilanPidana : Enam Daswarsa HarkristutiHarkrisnowo, Jakarta, Kemang Studio Aksara, 2016
7. Marwan Effendy, KapitaSelekta Hukum Pidana :Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi. Jakarta, Referensi, 2012
8. Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal (penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
9. Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008
10. Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Bandung, Nusamedia, 2010 11. T.J. Gunawan, Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai KegianEkonomi, Yogyakarta, Genta, 2015