Courser in English | Civics |
Program | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
SKS | 2 SKS |
RPS | 2 Data |
RPS (Rencanan Perkuliahan Semester)
Mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan ( IKn ) disajikan kepada mahasiswa program studi PPKn - FPIPSKR Universitas PGRI Semarang dengan maksud mengantarkan, memperluas dan mempertajam pemahaman para mahasiswa agar memiliki seperangkat pengetahuan dan sikap ilmiah yang bertanggung jawab dalam konteks Ilmu Kewarganegaraan yang di dalamnya memuat materi dasar : konsep dasar Ikn, sejarah perkembangan pengajaran civics, konsep-konsep pokok tentang warga negara, orang asing, penduduk, rakyat dan bangsa, persyaratan serta tata cara perolehan dan kehilangan kewarganegaaan RI, hak dan kewajban warga negara, perkembangan peraturan perundangan tentang kewarganegaraan di Indonesia, peranan warga negara dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui ”Civic Skills”.
Learning OutcomesMahasiswa mampu memahami seluruh materi pembelajaran PKn, mampu menunjukkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis dan berkeadaban, serta tanggung jawab sebagai warga negara sesuai dengan disiplin keilmuannya.
ReferencesUUD 1945 yang sudah diamandemen 1 sampai 4
UU No. 23 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan R I
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Budiarto, M.SH, 1980, Wawasan Nusantara dalam Peraturan Perundang-undangan Negara R I, Ghalia Indonesia, Jakarta
Cassesse, Antonio, 1994, HAM di Dunia yang berubah, Yayasan Obor, Jakarta
Dasaputro, ST. Munadjat,1978, Wawasan Nusantara (dalam ilmu politik dan hukum)Buku I, Penerbit Alumni, Bandung
Departemen Luar Negeri, 1976. Wawasan Nusantara dan Hukum Laaut Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri
Effendi, N.K., 1991. Polstranas (Suatu Pengantar Pengkajian Mendukung Implementasi Wasantara – Tannas), Lemhannas
Kaelan, 2012, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pergruan Tinggi, Penerbit “Paradigma” Yogyakarta
Lopa, Baharuddin; 1985. Implementasi Wawasan Nusantara, Intisari Ujung Pandang
Noor Syam, M. 2010, Filsafat Pancasila Sebagai Sistem Ideologi, Disampaikan pada FGD Empat Pilar Kehidupan Berbangsa (Pancasila,UUD 1945,NKRI,Bhineka Tunggal Ika), Penyelenggara Pimpinan MPR-RI dan Universitas Brawijaya
Sagir,Soeharsono,1982, Kesempatan Kerja, Ketahanan Nasional dan Pembangunan Manusia seutuhnya, Alumni, Bandung
Sudarsono, 2010. Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara, Disampaikan pada: Focus Group Discussion (FGD), Empat Pilar Kehidupan Berbangsa (Pancasila,UUD1945,NKRI,BhinekaTunggal Ika). Penyelenggara Pimpinan MPR-RI dan Universitas Brawijaya
Sumarsono (Lemhannas), 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Winataputra, Udin.S, 2003, Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi. Disampaikan dalam Seminar Nasional, Jurusan PPKn - UM
Details ...
Mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan ( IKn ) disajikan kepada mahasiswa program studi PPKn - FPIPSKR Universitas PGRI Semarang dengan maksud mengantarkan, memperluas dan mempertajam pemahaman para mahasiswa agar memiliki seperangkat pengetahuan dan sikap ilmiah yang bertanggung jawab dalam konteks Ilmu Kewarganegaraan yang di dalamnya memuat materi dasar : konsep dasar Ikn, sejarah perkembangan pengajaran civics, konsep-konsep pokok tentang warga negara, orang asing, penduduk, rakyat dan bangsa, persyaratan serta tata cara perolehan dan kehilangan kewarganegaaan RI, hak dan kewajban warga negara, perkembangan peraturan perundangan tentang kewarganegaraan di Indonesia, peranan warga negara dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui ”Civic Skills”.
Learning OutcomesMahasiswa mampu memahami seluruh materi pembelajaran PKn, mampu menunjukkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis dan berkeadaban, serta tanggung jawab sebagai warga negara sesuai dengan disiplin keilmuannya.
ReferencesUUD 1945 yang sudah diamandemen 1 sampai 4
UU No. 23 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan R I
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Budiarto, M.SH, 1980, Wawasan Nusantara dalam Peraturan Perundang-undangan Negara R I, Ghalia Indonesia, Jakarta
Cassesse, Antonio, 1994, HAM di Dunia yang berubah, Yayasan Obor, Jakarta
Dasaputro, ST. Munadjat,1978, Wawasan Nusantara (dalam ilmu politik dan hukum)Buku I, Penerbit Alumni, Bandung
Departemen Luar Negeri, 1976. Wawasan Nusantara dan Hukum Laaut Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri
Effendi, N.K., 1991. Polstranas (Suatu Pengantar Pengkajian Mendukung Implementasi Wasantara – Tannas), Lemhannas
Kaelan, 2012, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pergruan Tinggi, Penerbit “Paradigma” Yogyakarta
Lopa, Baharuddin; 1985. Implementasi Wawasan Nusantara, Intisari Ujung Pandang
Noor Syam, M. 2010, Filsafat Pancasila Sebagai Sistem Ideologi, Disampaikan pada FGD Empat Pilar Kehidupan Berbangsa (Pancasila,UUD 1945,NKRI,Bhineka Tunggal Ika), Penyelenggara Pimpinan MPR-RI dan Universitas Brawijaya
Sagir,Soeharsono,1982, Kesempatan Kerja, Ketahanan Nasional dan Pembangunan Manusia seutuhnya, Alumni, Bandung
Sudarsono, 2010. Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara, Disampaikan pada: Focus Group Discussion (FGD), Empat Pilar Kehidupan Berbangsa (Pancasila,UUD1945,NKRI,BhinekaTunggal Ika). Penyelenggara Pimpinan MPR-RI dan Universitas Brawijaya
Sumarsono (Lemhannas), 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Winataputra, Udin.S, 2003, Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi. Disampaikan dalam Seminar Nasional, Jurusan PPKn - UM
Details ...