Hukum Pranata Pembangunan, Curriculum : 2015


Courser in EnglishBuilding Law and Regulation
ProgramArsitektur
SKS2 SKS
RPS3 Data

RPS (Rencanan Perkuliahan Semester)

Course Descriptions

Mata kuliah hukum pranata pembangunan ini akan mengkaji berbagai landasan hukum dan peraturan yang harus diketahui arsitek terkait dengan pembangunan bangunan gedung yang meliputi peraturan jasa konstruksi, peraturan tata ruang, peraturan bangunan gedung, pedoman pembangunan gedung negara, peraturan bangunan setempat, pereatutan tentang lingkungan dan K3. 

Learning Outcomes

Setelah mahasiswa mengikuti perkulian ini, maka mahasiswa dapat memahami dan menganlisis permasalahan konstruksi yang terkait dengan:

  1. Sistem hukum dan sumber hukum NKRI
  2. peraturan jasa konstruksi 
  3. peraturan tata ruang 
  4. peraturan bangunan gedung
  5. pedoman pembangunan gedung negara
  6. peraturan bangunan setempat
  7. peraturan arsitek
  8. peraturan tentang lingkungan
  9. peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

References

  1. Mudjiono SH, Pengantar Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1991
  2. Asep Warlan, Bahan Kuliah Pranata Pembangunan, Univ. Parahyangan Bandung, 1997
  3. E. Utrecht, Moh.Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
  4. Abd. Kadir, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
  5. Imam Supomo, Hukum Perburuhan Bidang Tenaga Kerja, Penerbit Djambatan, 1975
  6. UU 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang
  7. UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  8. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Bangunan gedung
  9. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  10. Permen PU No. 45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara
  11. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 203 tentang Ketenagakerjaan


Details ...
Course Descriptions

Mata kuliah hukum pranata pembangunan ini akan mengkaji berbagai landasan hukum dan peraturan yang harus diketahui arsitek terkait dengan pembangunan bangunan gedung yang meliputi peraturan jasa konstruksi, peraturan tata ruang, peraturan bangunan gedung, pedoman pembangunan gedung negara, peraturan bangunan setempat, pereatutan tentang lingkungan dan K3. 

Learning Outcomes

Setelah mahasiswa mengikuti perkulian ini, maka mahasiswa dapat memahami dan menganlisis permasalahan konstruksi yang terkait dengan:

  1. Sistem hukum dan sumber hukum NKRI
  2. peraturan jasa konstruksi 
  3. peraturan tata ruang 
  4. peraturan bangunan gedung
  5. pedoman pembangunan gedung negara
  6. peraturan bangunan setempat
  7. peraturan arsitek
  8. peraturan tentang lingkungan
  9. peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

References

  1. Mudjiono SH, Pengantar Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1991
  2. Asep Warlan, Bahan Kuliah Pranata Pembangunan, Univ. Parahyangan Bandung, 1997
  3. E. Utrecht, Moh.Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
  4. Abd. Kadir, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
  5. Imam Supomo, Hukum Perburuhan Bidang Tenaga Kerja, Penerbit Djambatan, 1975
  6. UU 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang
  7. UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  8. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Bangunan gedung
  9. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  10. Permen PU No. 45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara
  11. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 203 tentang Ketenagakerjaan


Details ...
Course Descriptions

Mata kuliah hukum pranata pembangunan ini akan mengkaji berbagai landasan hukum dan peraturan yang harus diketahui arsitek terkait dengan pembangunan bangunan gedung yang meliputi peraturan jasa konstruksi, peraturan tata ruang, peraturan bangunan gedung, pedoman pembangunan gedung negara, peraturan bangunan setempat, pereatutan tentang lingkungan dan K3. 

Learning Outcomes

Setelah mahasiswa mengikuti perkulian ini, maka mahasiswa dapat memahami dan menganlisis permasalahan konstruksi yang terkait dengan:

  1. Sistem hukum dan sumber hukum NKRI
  2. peraturan jasa konstruksi 
  3. peraturan tata ruang 
  4. peraturan bangunan gedung
  5. pedoman pembangunan gedung negara
  6. peraturan bangunan setempat
  7. peraturan tentang lingkungan
  8. peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

References

  1. Mudjiono SH, Pengantar Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1991

  2. Asep Warlan, Bahan Kuliah Pranata Pembangunan, Univ. Parahyangan Bandung, 1997

  3. E. Utrecht, Moh.Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1983

  4. Abd. Kadir, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

  5. Imam Supomo, Hukum Perburuhan Bidang Tenaga Kerja, Penerbit Djambatan, 1975

  6. UU 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang

  7. UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

  8. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Bangunan gedung

  9. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

  10. Permen PU No. 45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara

  11. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 203 tentang Ketenagakerjaan


Details ...