Course Descriptions

Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali Mahasiswa tentang penaganan perkara pidana berdasakan hukum acara pidana Indonesia dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan sikap mematuhi perundang – undangan yang berlaku.

Learning Outcomes

Secara Keseluruhan dapat memahami secara keseluruhan mengenai ruang lingkup peradilan pidana, fungsi hukum acara pidana, mengimplementasikan hukum acara pidana, lingkup peradilan pidana.

References

Buku : Afiah, Nurul Afiah, 1986, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Jakarta : CV. Akademika pressindo Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Chazawi, Adami 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang ; Bayumedia Publishing Hadikusuma, Hilman, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skrips iIlmu Hukum, Bandung: Mandar Maju Hadin, Muhjad M dan Nunuk Nuswardani, 2012, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer, Yogyakarta: Genta Publishing Hamzah, Andi, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika Hamzah, Andi 1987, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta; Ghalia  Indonesia Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan  Progresif, Jakarta ; Sinar Grafika Harahap, M. yahya, 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,  Jakarta; Sinar Grafika Harahap, M. yahya, 2000, Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan  Penyelidikan, Jakarta Loqman, Loebby, 1987, Praperadilan di Indonesia , Jakarta ; Ghalia Indonesia Marpaung, Leden, 1992, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya, Jakarta; Sinar Grafika Marpaung, Leden, 2008, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta ; Sinar Grafika Muhammad, Rusli, 2011,Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta ; UII Pres Muslan, Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMM Press Nurdjana, Igm 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Prespektif Tegaknya keadilan melawan mavia hukum. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Details ...

Course Descriptions

Memberikan dasar-dasar pengetahuan sekaligus melatih mahasiswa memahami bagaimana proses peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan KUHAP maupun undang-undang terkait. Materi yang dipelajari meliputi: tujuan dan ruang lingkup Hukum Acara Pidana, asas-asas Hukum Acara Pidana, perkembangan baru dalam hukum Acara Pidana, proses/tahapan pemeriksaan perkara pidana dan hal-hal yang dapat dilakukan, pra-peradilan, perkara koneksitas, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, sistem dan teori pembuktian, putusan pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan serta pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.

Learning Outcomes

Mahasiswa mampu memahami serta mengetahui tentang Penyelidikan dan Penyidikan, menjelaskan tentang Penindakan, mengetahui tentang Penggeledahan dan Penyitaan, menjelaskan tentang Pemeriksaan Tersangka dan Saksi, Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Pemberkasan dan Pelimpahan Berkas Perkara, Pengertian Surat Dakwaan, Tahapan Acara Persidangan, Pembuktian, Pemeriksaan saksi dan sumpah, ketentuan-ketentuan Requisatoir dan Pleidoi, memahami serta menjelaskan ketentuan Pelaksanaan Putusan, memahami tentang Upaya Hukum, Pelaksanaan Pelaksanaan Putusan ( Eksekusi ).

References

1. Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1984.
2. -------------------. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 1996
3. M. Yahya Harahap. Pembahasan Dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika. 2000. edisi kedua
4. Otje Salman Soemadiningrat. Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka kembal. Bandung: Refika Aditama. 2004
5. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung : Sumur Bandung. 1974.
6. Undang-Undang Dasar 1945
7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi WTO
12. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
13. Rancangan Undang-Undang ITE

Details ...

Course Descriptions

Memberikan dasar-dasar pengetahuan sekaligus melatih mahasiswa memahami bagaimana proses peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan KUHAP maupun undang-undang terkait. Materi yang dipelajari meliputi: tujuan dan ruang lingkup Hukum Acara Pidana, asas-asas Hukum Acara Pidana, perkembangan baru dalam hukum Acara Pidana, proses/tahapan pemeriksaan perkara pidana dan hal-hal yang dapat dilakukan, pra-peradilan, perkara koneksitas, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, sistem dan teori pembuktian, putusan pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan pengadilan serta pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.

Learning Outcomes

Mahasiswa mampu memahami serta mengetahui tentang Penyelidikan dan Penyidikan, menjelaskan tentang Penindakan, mengetahui tentang Penggeledahan dan Penyitaan, menjelaskan tentang Pemeriksaan Tersangka dan Saksi, Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Pemberkasan dan Pelimpahan Berkas Perkara, Pengertian Surat Dakwaan, Tahapan Acara Persidangan, Pembuktian, Pemeriksaan saksi dan sumpah, ketentuan-ketentuan Requisatoir dan Pleidoi, memahami serta menjelaskan ketentuan Pelaksanaan Putusan, memahami tentang Upaya Hukum, Pelaksanaan Pelaksanaan Putusan ( Eksekusi ).

References

1. Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1984.
2. -------------------. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 1996
3. M. Yahya Harahap. Pembahasan Dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika. 2000. edisi kedua
4. Otje Salman Soemadiningrat. Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka kembal. Bandung: Refika Aditama. 2004
5. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung : Sumur Bandung. 1974.
6. Undang-Undang Dasar 1945
7. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi WTO
12. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
13. Rancangan Undang-Undang ITE

Details ...