Hukum Acara Peradilan Niaga & APSH, Curriculum : 2017


Courser in EnglishTRADE COURT PROCEDURE & ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
ProgramHukum
SKS4 SKS
RPS1 Data

RPS (Rencanan Perkuliahan Semester)

Course Descriptions

: Mata kuliah hukum Acara Peradilan Niaga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Mengajarkan Kepada Mahasiswa  untuk memahami definisi dan sejarah HAPN, asas asas, alur perkara, pembuktian, putusan dan eksekusi, dan perkara kepailitan, definisi dan ruang lingkup alternatif penyelesaian sengketa hukum, asas asas, bentuk dan alur APSH, akibat hukum dan kekuatan hukum APSH.

Learning Outcomes

:  Capaian Pembelajaran Prodi   : 1. Berperan sebagai warga  negara yang bangga dan cinta tanah  air, memiliki nasionalisme  serta  rasa tanggung jawab   pad a negara dan bangsa;

                                                      2. Menguasai logika-logika penyelesaian masalah spesifik bidang hukum dalam masyarakat secara mendalam;;

                                                      3. Mampu mengambil  keputusan secara tepat  dalam konteks penyelesaian masalah dibidang keahlian  hukum, berdasarkan hasil  analisis informasi dan data;

                                                      4. Mampu memecahkan permasalahan dalam bidang bidang hukum merujuk pada kompleksitas permasalahan hukum yang terus berkembang dan beradaptasi dalam situasi yang dihadapi melalui pendekatan keilmuan yang relevan di era global);

Capaian Pembelajaran MK  : Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa itu hukum Acara Peradilan Niaga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Mengajarkan Kepada Mahasiswa  untuk memahami definisi dan sejarah HAPN, asas asas, alur perkara, pembuktian, putusan dan eksekusi, dan perkara kepailitan, definisi dan ruang lingkup alternatif penyelesaian sengketa hukum, asas asas, bentuk dan alur APSH, akibat hukum dan kekuatan hukum APSH.

References

Rachmadi  Usaman, 2004, Dimensi  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia,  Gramedia Puska  
Utama, Jakarta.
Subekti dan Tjitrosudiro  R, 2003,  Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,  Terjemahan,  
Pradnya Paramita, Jakarta.
Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  37 Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 131.


Details ...